Wednesday, August 31, 2022

Wanita Arab Saudi Dibui 45 Tahun Gegara Postingan Medsos | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo   -  Riyadh - Seorang wanita Arab Saudi dijatuhi hukuman 45 tahun penjara terkait postingan media sosial (medsos) miliknya. Hukuman berat terkait penggunaan medsos semacam ini telah menjadi kasus kedua dalam beberapa pekan terakhir di Saudi.

Seperti dilansir AFP, Rabu (31/8/2022), Nourah al-Qahtani menerima vonis berat itu dalam pengajuan banding kasusnya, setelah dia divonis bersalah atas dakwaan 'menggunakan internet untuk mengoyak tatanan sosial (negara)' dan dakwaan 'melanggar ketertiban umum' via media sosial.

Informasi itu disampaikan oleh kelompok hak asasi manusia (HAM) Democracy for the Arab World Now (DAWN), yang mengutip dokumen pengadilan Saudi.


Tidak diketahui secara jelas postingan atau komentar via medsos seperti apa yang membuat Qahtani terjerat dakwaan itu.

Namun disebutkan oleh DAWN bahwa Al-Qahtani dihukum berdasarkan Undang-undang (UU) Kontra-Terorisme dan Anti-Kejahatan Siber.

jurnalis Saudi Jamal Khashoggi, membagikan salinan dokumen pengadilan, namun AFP tidak bisa memverifikasi isinya.

Belum ada pernyataan resmi dari otoritas Saudi terkait kasus ini.

Hanya sedikit informasi detail yang tersedia soal Al-Qahtani, yang tampaknya tidak memiliki akun Twitter yang aktif. Disebutkan DAWN bahwa Al-Qahtani ditangkap pada Juli 2021 dan dihukum oleh Pengadilan Kriminal Khusus.

Tidak disebutkan vonis awal yang diterima Al-Qahtani, namun dia disebut mengajukan banding pada awal bulan ini.

"Hanya beberapa pekan setelah hukuman 34 tahun penjara yang mengejutkan terhadap Salma al-Shehab, hukuman 45 tahun penjara terhadap Qahtani... menunjukkan betapa beraninya otoritas Saudi untuk menghukum bahkan kritikan paling ringan dari warganya," ucap Direktur Penelitian untuk Kawasan Teluk pada DAWN, Abdullah Alaoudh.

Alaoudh merujuk pada Shehab, seorang wanita Saudi yang juga dijatuhi hukuman berat karena postingan media sosial, juga dalam pengajuan banding.

Menurut dokumen pengadilan yang dilihat AFP, Shehab yang merupakan ibu dua anak itu dinyatakan bersalah atas dakwaan membantu para pembangkang berupaya 'mengganggu ketertiban umum' dengan me-retweet postingan medsos mereka.

Shehab yang merupakan kandidat PhD Universitas Leeds di Inggris itu dilarang bepergian ke luar negeri selama 34 tahun ke depan sebagai bagian dari hukumannya. Dia terjerat kasus itu saat nekat pulang ke Saudi, meskipun telah menerima ancaman via online soal dia akan dilaporkan ke pihak berwenang.

Sumber: news.detik

PT Rifan Financindo

Tuesday, August 30, 2022

Harga PS5 Terbaru di Indonesia, Makin Mahal? | PT Rifan Financindo


PT Rifan Financindo  -   Jakarta - Beberapa bulan belakangan harga pasaran Sony PlayStation 5 (PS5) di Indonesia baru mulai menurun. Namun Sony kemudian menaikkan harga PS5-nya. Berapa harga pasaran PS5 terbaru di Indonesia?

Dibandingkan dengan harga pasaran pada Juli 2022 lalu, harga PS5 mengalami sedikit kenaikan, sekitar Rp 500 ribu untuk masing-masing versi. Misalnya untuk versi digital bergaransi resmi Indonesia dijual di kisaran harga Rp 8,9 juta. Sementara untuk versi disc, harganya di kisaran Rp 10,2 juta.

Pada pertengahan Juli lalu, menurut pantauan detikINET harga PS5 digital version di kisaran Rp 8 juta - Rp 8,5 juta. Sementara PS5 versi disc harganya di kisaran Rp 9 juta - Rp 9,5 juta.

Harganya ini sudah semakin menurun dibanding beberapa bulan sebelumnya, karena banyak peritel resmi PS5 sudah tak menggunakan metode raffle atau undian untuk menjual konsol Sony tersebut.

Meski begitu, pengguna biasanya dikenakan syarat khusus untuk membeli PS5 bergaransi resmi tersebut. Misalnya, PS5 itu harus dibeli bersamaan dengan beberapa aksesoris atau game tertentu.

Seperti diketahui, beberapa hari lalu Sony resmi menaikkan harga PS5 di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Kenaikannya bervariasi, namun berada di kisaran 10%. Di Indonesia sendiri, kenaikan harga PS5 itu mencapai Rp 1 juta untuk versi disc dan Rp 900 ribu untuk versi digital.

Kenaikan harga ini terjadi karena inflasi yang berdampak besar pada Sony dan banyak perusahaan lain.

"Kami melihat adanya peningkatan inflasi yang tinggi secara global, dan tren perubahan nilai mata uang yang merurigkan, berdampak pada konsumen, dan menekan banyak industri," jelas Jim Ryan, Presiden dan CEO Sony Interactive Entertainment (SIE).

Harga baru ini akan diterapkan secepatnya, kecuali di Jepang yang peningkatannya baru akan terjadi pada 15 September mendatang. Selain harganya dinaikkan, Sony masih mengalami masalah pasokan PS5 di sejumlah pasar, dan mereka berjanji akan terus menyelesaikan masalah kelangkaan ini.

Harga PS5 di Indonesia

PS5 versi Bluray Rp 9.699.000 (sebelumnya Rp 8.700.000)

PS5 versi digital Rp 8.199.000 (sebelumnya Rp 7.300.000)

 

Sumber : inet.detik

 PT Rifan Financindo

Monday, August 29, 2022

Bos PLTA Kayan Beberkan Kendala Proyek: Urus Izin 10 Tahun! | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo - Jakarta - Proyek pembangkit listrik tenaga air (PLTA) di sungai Kayan oleh PT Kayan Hidro Energi (KHE) saat ini sedang dalam proses pembangunan jalan untuk pengangkutan bahan bangunan dan alat berat.

Direktur Operasional KHE Khaerony mengungkapkan dalam proses pembangunan PLTA ini menemui berbagai kendala hingga memakan waktu yang lama.

"Kok lama sih? Untuk proyek PLTA ini perlu persiapan yang cukup matang seperti studi geologi sampai teknis yang lama," kata dia dalam media briefing di Hotel Luminor Tanjung Selor, Minggu (28/8/2022).

Menurut dia proses yang lama ini agar pembangunan sesuai desain dan tidak gagal. Selanjutnya medan yang jauh hingga akses yang terbatas juga membuat pembangunan lebih lama.

"Saat ini akses masih terbatas, alat berat masih diangkut lewat jalur air. Kalau tidak ada hujan air agak surut jadi tidak bisa angkut dan harus menunggu air tinggi," jelas dia.

Selanjutnya lokasi cukup jauh dan ekstrim membuka punggung gunung untuk pembukaan lahan.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Utama KHE Andrew Suryali menjelaskan saat ini untuk pengurusan perizinan bisa memakan waktu 10 tahun. Ada 40 izin yang harus diajukan.

Sebenarnya perizinan sudah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Hanya saja pemekaran wilayah dari Kalimantan Timur ke Kalimantan Utara membuat izin harus diajukan lagi ke pemerintah provinsi yang baru.

"Untuk urus 40 izin bisa 10 tahun. Dulu dari Kaltim sekarang ke Kaltara karena memang prosesnya harus diulang ke Kaltara ya masih dipingpong sana sini," jelas dia.

PLTA Kayan Cascade yang dibangun oleh PT KHE memanfaatkan area sepanjang sungai Kayan dan terdiri atas 5 bendungan dengan 5-6 unit turbin pembangkit tiap bendungannya. Tahap pertama PLTA Kayan Cascade berkapasitas 900 Megawatt (MW), tahap kedua 1.200 MW, tahap ketiga dan keempat masing-masing 1.800 MW, dan tahap kelima 3.300 MW.


Sumber : finance.detik

PT Rifan Financindo 

Friday, August 26, 2022

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Hari Ini, (26/8) | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo   -   Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau menguat pada pembukaan perdagangan hari ini, Jumat (26/8/2022). 

Bersamaan dengan itu, beberapa mata uang lain di kawasan Asia turut menguat pada pagi ini.  Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah terpantau dibuka menguat 19,50 poin atau 0,13 persen ke posisi Rp14.805,00 per dolar AS. 

Sementara, indeks dolar AS terpantau menguat 0,07 persen ke posisi 108,5460.  Selain rupiah, mata uang lain di kawasan Asia lain yang dibuka menguat diantaranya won Korea Selatan naik 0,09 persen, dan peso Filipina naik 0,01 persen terhadap dolar AS. 

Dalam kondisi tersebut, lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BBRI), Bank Mandiri (BMRI) dan BNI (BBNI) pada perdagangan hari ini, Jumat (26/8/2022)? Simak uraian berikut: 

Kurs Dolar di Bank Central Indonesia (BCA) 

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.26 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.806 dan harga jual sebesar Rp14.826 berdasarkan e-rate. 

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.619 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.919 per dolar AS.

Kurs Dolar di Bank Rakyat Indonesia (BRI) 

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp14.806 dan Rp14.826 untuk e-rate.

 Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.740 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.890 per dolar AS.  

Kurs Dolar di  Bank Negara Indonesia (BNI) 

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp14.812 dan Rp14.832.  

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.655 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.005 per dolar AS.

Kurs Dolar di Bank Mandiri 

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.21 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.755 dan harga jual sebesar Rp14.755 berdasarkan e-rate. 

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp14.625 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp14.975 per dolar AS


Sumber : finansial.bisnis

 PT Rifan Financindo

Thursday, August 25, 2022

Diduga Tilep Kripto Puluhan Juta Dolar, Manajer Ini Digugat Perusahaannya | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -  Jakarta - Celsius Network LLC menggugat mantan manajer investasinya, Jason Stone pada selasa lalu. Perusahaan pemberi pinjaman kripto ini menuduh Stone mencuri aset puluhan juta dolar sebelum bangkrut bulan lalu.

Dalam pengaduan yang diajukan di pengadilan kebangkrutan Manhattan, Celsius menuduh Stone dan perusahaannya KeyFi Inc melakukan kelalaian fatal. Stone juga dituduh tidak berkompeten dalam berinvestasi kripto.

Dikutip dari Reuters, Rabu (24/8/2022), Celsius mengatakan Stone terbukti gagal memberikan untung dan menyebabkan kerugian puluhan juta dolar.


Dikatakan bahwa dia menyalahgunakan aset untuk membeli ratusan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) secara rahasia. Dia juga menutupi jejaknya dengan menggunakan Tornado Cash, "mixer" crypto yang disetujui oleh Departemen Keuangan AS pada 8 Agustus.

Hal ini diduga untuk membantu mencuci hasil kejahatan di dunia maya. Gugatan ini diajukan enam minggu setelah KeyFi menggugat Celsius di pengadilan negara bagian New York di Manhattan.

KeyFi mengklaim bahwa Celsius menjalankan skema Ponzi, salah mengelola simpanan pelanggan, gagal melindungi investasi, dan menipu Stone demi kompensasi ratusan juta dolar.

Menurut dokumen pengadilan, Stone bekerja dengan Celsius selama sekitar tujuh bulan yang berakhir pada Maret 2021. Jason juga diketahui sebagai CEO dari KeyFi.

Dalam sebuah pernyataan yang dikirim melalui email, pengacara Stone, Kyle Roche, mengatakan kompensasi KeyFi yang termasuk NFT, telah disahkan oleh Chief Executive Celsius Alex Mashinsky.

"Langkah terbaru Celsius adalah upaya untuk menulis ulang sejarah dan memanfaatkan KeyFi. Mr. Stone dijadikan kambing hitam atas ketidakmampuan organisasi mereka," kata Roche.

Celsius yang berbasis di Hoboken, New Jersey, mengajukan perlindungan Bab 11 dari kreditur pada 13 Juli. Ini terjadi satu bulan setelah pembekuan penarikan dan transfer untuk 1,7 juta pelanggannya karena kondisi pasar yang ekstrim.


 

Sumber : finance.detik

PT Rifan Financindo

Wednesday, August 24, 2022

Sebelum Bursa Kripto Meluncur, Bappebti Diminta Bikin Tim Kajian Khusus | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -- Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia (Aspakrindo) meminta sejumlah kelengkapan terkait penilaian aset kripto dalam peraturan terbaru segera dibentuk.

Ketua Umum Aspakrindo Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) yang mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perba) Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto. Ia juga merespons baik pendekatan positif pada peraturan terbaru tersebut. 

Menurutnya, hal ini akan mengakomodasi kebutuhan dari para pelaku industri mengenai peraturan yang ramah inovasi dan tidak menghambat laju pertumbuhan bisnis. 

Jumlah Transaksi Berpotensi Tumbuh Seiring dengan hal tersebut, Manda meminta Bappebti untuk segera membentuk tim kajian aset kripto. 

Adapun, tugas tim penilaian daftar aset kripto dalam peraturan tersebut adalah mengkaji sebuah aset kripto yang akan ditambah atau dihapus dari daftar aset yang dizinkan untuk diperdagangkan. 

“Tim kajian ini sebaiknya dibuat secepatnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan itu untuk mengisi ruang kosong sebelum terbentuknya bursa,” kata Manda saat dihubungi Bisnis, Kamis (11/8/2022). 

Adapun, pada pasal 5 ayat 1 beleid anyar itu, selama bursa kripto dan/atau komite aset kripto belum terbentuk, pelaksanaan pengkajian dilakukan oleh tim penilaian daftar aset kripto. 

Pasar Kripto Bergairah Tim penilaian tersebut terdiri dari 3 unsur, yakni Bappebti, asosiasi di bidang perdagangan aset kripto, serta pelaku usaha di bidang perdagangan pasar fisik aset kripto yang telah terdaftar di Bappebti. Manda melanjutkan, peraturan tersebut juga mencakup beberapa hal penting untuk diketahui publik. 

Hal ini merupakan langkah tepat untuk memberikan keamanan lebih tinggi kepada investor kripto di Indonesia, terutama dalam hal penentuan listing dan delisting aset kripto. 

“Langkah ini juga jadi cara agar melindungi investor dari token atau koin yang berisiko terlalu tinggi hingga membahayakan dana investasi mereka,” pungkasnya.




Sumber : Market.bisnis

 PT Rifan Financindo

Tuesday, August 23, 2022

Awas Mobil Jangan Asal Tenggak BBM Subsidi, Ada yang Lebih Membutuhkan | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo   -  Pertamina terus berupaya melakukan berbagai cara dalam memastikan penggunaan BBM subsidi tepat sasaran. Pasalnya, berdasarkan data yang dimiliki Pertamina, BBM Subsidi masih banyak dikonsumsi oleh pengguna yang tidak berhak.

Adapun sebanyak 80% BBM Subsidi dikonsumsi oleh masyarakat menengah ke atas, sedangkan hanya 20% yang dimanfaatkan oleh masyarakat kalangan bawah. Di samping itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengimbau agar volume penyaluran BBM bersubsidi tetap terkendali.

Selain untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan menikmati subsidi yang diberikan pemerintah, hal ini juga bertujuan menjaga postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Apalagi saat ini belanja subsidi telah dihadapkan kepada melonjaknya harga minyak dunia.

"Anggaran untuk subsidi terutama untuk minyak yaitu Pertalite, solar itu kita akan menghadapi tekanan dari perubahan nilai tukar dan deviasi harga minyaknya serta volume yang meningkat," ujar Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir menyebut pemerintah pada APBN tahun 2022 sepakat untuk memberikan subsidi untuk sektor energi senilai Rp 502,4 trilliun. Subsidi itu termasuk untuk BBM, LPG dan listrik. Meski demikian, penyalurannya perlu dipastikan agar tepat sasaran.


"Apakah subsidi yang sekarang diberikan pemerintah sudah tepat sasaran? Apakah kita harus menutup mata memberikan subsidi kepada yang mampu, sedangkan rakyat yang mayoritas memerlukan subsidi lebih, ini yang sedang dicarikan jalan oleh pemerintah, Menkeu, Menteri ESDM," kata Erick.

Kriteria Kendaraan yang Boleh Gunakan BBM Subsidi
Mengenai hal ini, Pertamina telah mematangkan kriteria kendaraan yang masih boleh membeli Jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) Khusus Penugasan (JBKP seperti Pertalite dan juga Solar Subsidi.

Berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menko Perekonomian, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati pada Rabu (6/7) menyebut pembatasan pengguna Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan (JBKP) yakni Pertalite ditetapkan khusus untuk beberapa kategori. Adapun kategori ini termasuk untuk roda empat plat hitam dengan spesifikasi mesin 1.500 CC ke bawah dan roda dua 250 cc ke bawah.

"Pemerintah akan melakukan revisi dari Perpres 191 mengenai kriteria kendaraan yang menggunakan subsidi BBM kalau itu diterapkan dalam pembatasan asumsi kita lakukan 1 Agustus kalau regulasi sudah keluar maka ini dapat menurunkan 26,71 juta KL tapi tetap masih tinggi dibandingkan prognosa," kata Nicke dalam keterangan tertulis.

Baru-baru ini, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga merincikan spesifikasi kendaraan roda empat dan roda dua yang nantinya akan dilarang menenggak Pertalite.

Senada dengan Nicke, Bahlil menyebut larangan pembelian Pertalite akan dilihat berdasarkan spesifikasi kendaraan roda empat di atas 1.500 cc. Sementara untuk sepeda motor yang dilarang, berdasarkan mesin di atas 250 cc. Dan untuk, angkutan umum dan angkutan logistik, Bahlil mengusulkan untuk masih tetap diberikan subsidi.


"Subsidi kita itu sebagian besar tidak tepat sasaran. Subsidi kita kepada mobil-mobil di atas 1.500 cc. Masa mobil Alphard dipakai minyak subsidi. Seperti saya pakai minyak subsidi tidak adil dong. Jadi kita arahkan, tetap subsidi ada tetapi kepada kendaraan-kendaraan menengah ke bawah," ujar Bahlil.

Jika peraturan ini diberlakukan, maka beberapa mobil bensin dengan kapasitas mesin di atas 2.000 cc, seperti Alphard, Vellfire, Fortuner 2.7, Camry, Mercedes-Benz, GLE 450 4MATIC AMG Line, hingga BMW 740Li Opulence tidak diperbolehkan menggunakan BBM bersubsidi.


Sementara, mobil sejuta umat seperti Avanza dan Xpander yang memiliki kapasitas mesin 1.300 dan 1.499 cc akan lolos dari larangan pembelian Pertalite dan Solar Subsidi.

Seperti diketahui, Pertamina mencatat konsumsi Pertalite sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sudah mencapai 16,8 juta kilo liter (KL). Artinya, kuota hingga akhir tahun hanya tersisa 6,2 juta KL dari kuota yang ditetapkan sebesar 23 juta KL sampai akhir tahun. Sementara konsumsi Solar Subsidi sebagai Jenis BBM Tertentu (JBT) sudah mencapai 9,9 juta KL dari kuota 14,91 juta di tahun 2022 ini atau tersisa 5,01 juta KL.

Untuk melakukan pengendalian, Pertamina sudah memperluas wilayah yang wajib melakukan pendaftaran di website MyPertamina. Setidaknya terdapat 50 kota/kabupaten yang dibuka pendaftarannya untuk dilihat siapa yang berhak menerima BBM Pertalite dan Solar Subsidi. Adapun nantinya, kendaraan yang terdaftar akan diklasifikasikan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan melalui revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014.



Sumber : Finance.detik

PT Rifan Financindo

Monday, August 22, 2022

Video Viral TikTok, Niatnya Tugas Sekolah Tapi Tembus 9 Juta Views | PT Rifan Financindo


PT Rifan Financindo  -   Berawal dari tugas sekolah, video pembuatan yogurt milik Naufal tiba-tiba malah viral di TikTok. Videonya bahkan tembus 9,1 juta views.

Dari narasi video, diketahui video ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas biologi. Pemilik video dengan username @nopalhehehe ini menuliskan nama lengkapnya, Naufal Taufiqurrahman beserta kelasnya yakni XII IPA 6.

"bismillah pasti dapat nilai 100 🙏🏻," tulisnya pada caption video.


Sontak, netizen beramai-ramai berkomentar dengan aksi kocak Naufal membuat yogurt yang diiringi lagu 'Careless Whisper'. Kebanyakan merasa terhibur dengan video viral Naufal.

"Smg guruny ga TRAUMA ya kak🙏," celetuk Filzah.

"HAHAHAHA😂😂😂 SETIAP SCENE ADA KEDIPAN MAUT," Aelke berujar.

"auto dilulusin tanpa ujian besoknya," sahut sinta purnama citrasari.

Naufal sendiri terbilang content creator yang aktif mengunggah video. Saat ini, di TikTok, ia sudah memiliki 55,8 ribu followers dengan total 11 juta likes di video-videonya.

Waduh, ada-ada saja ya kreasi dari Naufal. By the way, nilainya jadi dapat 100 nggak, ya?

Sumber : int.detik

PT Rifan Financindo

Friday, August 19, 2022

Harga Timah Melejit, BUMN Ini Pede Bisa Setor Pajak Jumbo ke Negara | PT Rifan Financindo

 PT Rifan Financindo   -  Jakarta - Harga komoditas timah yang melejit di awal tahun 2022 juga turut mendorong peningkatan penerimaan Negara dari sektor pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada semester I-2022.

PT Timah Tbk sebagai perusahaan pertambangan timah yang merepresentasikan negara optimis perolehan pajak dan PNBP tahun ini dapat melampaui tahun 2021. Pada tahun 2021 lalu, Emiten Berkode TINS ini menyumbangkan pendapatan negara sebesar Rp 776,6 miliar.

Pada semester satu tahun 2021, PT Timah Tbk menyetorkan pajak dan PNBP ke negara yakni mencapai Rp234,6 miliar. Sedangkan untuk setoran pajak dan PNBP pada semester I-2022 diestimasikan mencapai 400% dari capaian semester I-2021.

Peningkatan kontribusi pajak dan PNBP dari PT Timah Tbk lantaran peningkatan jumlah pajak PPH Badan. Di mana tahun buku tahun 2021, PT Timah Tbk berhasil membukukan laba senilai Rp 1,3 triliun.

Selain itu, PT Timah Tbk tahun ini juga membagikan deviden kepada pemegang saham sebesar Rp 455 miliar atau 35% dari keuntungan perusahaan.

Meningkatkan kontribusi PT Timah Tbk dari sektor pajak dan PNBP juga didorong oleh harga komoditas yang tinggi pada awal tahun 2022, yang berada dikisaran 48.000 per Metrik Ton.

Perbaikan tata kelola industri timah juga memengaruhi peningkatan pajak, PT Timah Tbk melalui pola kemitraan merangkul masyarakat untuk menambang di wilayah konsesi perusahaan, sehingga masyarakat penambang yang bermitra dengan PT Timah Tbk juga melaksanakan kewajiban perpajakannya.

"Kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk semester satu tahun 2022 estimasinya di atas 400% dari kontribusi pajak dan PNBP semester satu tahun lalu. Membaiknya performa kinerja perusahaan tentunya selaras dengan kontribusi perusahaan kepada negara," kata Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk, Abdullah Umar.

Abdullah mengatakan, PT Timah Tbk terus berupaya untuk meningkatkan kinerja perseroan sebagai tanggungjawab kepada pemilik saham dalam hal ini Pemerintah Indonesia melalui MIND ID sebagai pemilik saham mayoritas.

PT Timah Tbk, kata Abdullah juga mengimbau para mitra usaha untuk patuh pajak. Oleh karena itu, beberapa waktu lalu PT Timah Tbk menggandeng Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalpinang dan KPP Bangka untuk mensosialisasikan kewajiban pajak mitra usaha perusahaan.

"Pajak ini sebagai bentuk kontribusi kita kepada negara, karena pajak dan PNBP memiliki peran yang penting untuk mendukung pembangunan di Indonesia," katanya.

Abdullah menyebutkan, PT Timah Tbk secara konsisten juga ikut berpartisipasi dalam pembangunan di masing-masing wilayah operasional perusahaan melalui program CSR.

Berikut catatan kontribusi pajak dan PNBP PT Timah Tbk dalam empat tahun terakhir

Tahun 2018: Rp 818,7 miliar

Tahun 2019: Rp 1,2 triliun

Tahun 2020: Rp 677,9 miliar

Tahun 2021: Rp 776,657 milar


Sumber : finance.detik

PT Rifan Financindo


Thursday, August 18, 2022

Langkah KPK Usut Laporan Percobaan Suap Ferdy Sambo | PT Rifan Financindo


PT Rifan Financindo - Irjen Ferdy Sambo dilaporkan ke KPK terkait percobaan suap dalam penanganan perkara kematian Brigadir Nofriansyah Yoshua Hutabarat atau Brigadir J. KPK kini mengambil langkah untuk mengusut laporan tersebut.

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan pihaknya menerima laporan dugaan suap tersebut. Nantinya, jika laporan itu layak, KPK bakal melakukan penyelidikan.

"Sepanjang ada laporan dan laporan tersebut layak untuk kami tindak lanjuti melalui proses penyelidikan, tentu akan kami tindak lanjuti," kata Nurul Ghufron kepada wartawan, Rabu, (17/8/2022).

Ghufron menjelaskan, secara prosedural, pihaknya bakal menindaklanjuti laporan itu untuk kemudian diputuskan apakah laporan itu masuk dalam tindak pidana korupsi.

"Tentu secara prosedural, kami akan menindaklanjuti untuk kemudian ditelusuri apakah benar laporan tersebut adanya dugaan tindak pidana korupsinya," jelas Ghufron.

Sambo Dilaporkan ke KPK
Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (Tampak) melaporkan Irjen Ferdy Sambo ke KPK. Tampak menilai suap yang dicoba dilakukan Sambo merupakan perintangan penyidikan (obstruction of justice) perkara pembunuhan Brigadir J.

Perwakilan Tampak Judianto Simanjuntak menyebut perkara dugaan suap itu penting diusut oleh KPK.

"Di sisi lain, pengusutan dugaan suap penting. Karena hal itu (Ferdy Sambo coba suap LPSK) bisa menghambat pengusutan kasus dugaan pembunuhan Yoshua (Brigadir J)," kata Judianto kepada detikcom, Selasa (16/8).

Judianto menyebut upaya suap itu merupakan salah satu cara Ferdy Sambo menutupi fakta-fakta pembunuhan Brigadir J agar tidak terbongkar ke publik.

"Itu cara menutupi peristiwa yang sebenarnya," jelasnya.

"Harapannya agar KPK mengusut dugaan suap kepada staf LPSK, melakukan penyelidikan dan penyidikan," tutup Judianto.

LPSK Siap Beri Keterangan
Sementara itu, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku siap jika nanti diminta memberikan keterangan oleh KPK.

"Ya kalau nanti kami dimintai keterangan, kami akan berikan keterangan kepada KPK. Tapi itu inisiatif kan terserah KPK," kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo di kantor LPSK, Ciracas, Jakarta Timur, Senin (15/8/2022).

Menurut Hasto, pihaknya belum berencana melaporkan persoalan staf yang disodori amplop tebal oleh seorang berseragam hitam di kantor Kadiv Propam Polri setelah menemui Ferdy Sambo itu ke KPK. Tapi LPSK terbuka jika lembaga antirasuah tersebut melakukan penyelidikan.

"Saya nggak tahu apa yang lain juga mengalami menerima begitu. Biarkan saja KPK kalau mau berinisiatif, ya silakan. Tapi kami tidak berniat melaporkan persoalan ini," ungkapnya.

Hasto menyebut stafnya tak sempat membuka amplop tebal yang disodorkan itu. Hanya, Hasto menduga dua amplop cokelat tersebut berisi uang.

"Kita nggak pernah buka, cuma staf LPSK waktu itu menafsirkan bahwa itu uang. Jadi kemudian dikembalikan secara langsung. Patut diduga uang," sambungnya.



Sumber  :  news.detik
PT Rifan Financindo

Tuesday, August 16, 2022

Perhatian, Berikut Cara Membuat NPWP Beserta Syarat-syarat yang Dibutuhkannya | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baik perorangan maupun badan merupakan komponen penting bagi warga negara Indonesia. Banyak layanan publik yang terhubung dengan nomor pokok wajib pajak alias NPWP, seperti mengakses kredit perbankan.

Untuk itu, bagi mereka yang belum memiliki NPWP, informasi mengenai cara membuat NPWP ini menjadi penting. Adapun cara membuat NPWP kini semakin mudah karena bisa dilakukan via online praktis, tanpa perlu ribet mengantre.

Lantas bagaimana cara membuat NPWP secara online ini? Syarat apa saja yang diperlukan agar dapat mendaftarkan NPWP secara online? Simak cara dan syaratnya sebagai berikut:

Syarat pengajuan NPWP:
1. Wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, yakni:
- Fotokopi KTP bagi WNI
- Fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing.

2. Untuk Wajib Pajak orang pribadi, yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas berupa:
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI, atau fotokopi paspor, fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), bagi Warga Negara Asing, dan fotokopi dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau Kepala Desa atau lembar tagihan listrik dari Perusahaan Listrik/ bukti pembayaran listrik; atau
- Fotokopi e-KTP bagi WNI dan surat pernyataan di atas meterai dari Wajib Pajak orang pribadi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan benar-benar menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.

3. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi adalah wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah karena menghendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, dan wanita kawin yang memilih melaksanakan hak dan kewajibanperpajakannya secara terpisah, permohonan juga harus dilampiri dengan:
- Fotokopi Kartu NPWP suami,
- Fotokopi Kartu Keluarga; dan
- Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta, atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak dan kewajiban perpajakan suami.

Cara membuat NPWP online pribadi:

1. Aktivasi
Sebelum memulai proses aktivasi ini jangan lupa siapkan email aktif, KTP, dan KK. Jangan lupa akses akun online registrasi pajak di ereg.pajak.go.id.

Berikut langkah-langkahnya:
- Akses ereg.pajak.go.id, kemudian pilih daftar, isi alamat email aktif, isi kolom Captcha.
- Klik tombol daftar: Nantinya pada layar akan tertulis sukses lalu akan ada email dari DJP bila kamu sudah terdaftar
- Klik link verifikasi di email, di sini kamu akan diarahkan untuk menuju halaman baru.
- Kemudian isi form sesuai identitasmu
- Setelah semua form terisi lalu klik captcha,
- Lalu klik daftar, setelah sukses mendaftar kamu akan diminta untuk cek email yang berisi aktivasi akun.

2. Login
Langkah berikutnya setelah akun kamu aktif, kembali akses halaman ereg.pajak.go.id. Lalu isi email, password, kode captcha, dan klik login.

3. Pengisian data
Setelah sukses login, isi form yang tertera di situs tersebut. Akan ada 10 form yang perlu diisi dengan data diri selengkap-lengkapnya. Tenang proses mengisi form tak sampai 15 menit.

4. Pernyataan
Pada laman ini, kamu wajib mengisi pernyataan tentang laporan pajak yang akan dibayarkan di kemudian hari. Ada dua pilihan yakni sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018 sebesar 0,5% atau sesuai UU Pajak Penghasilan beri tanda centang sesuai kondisi kamu. Lalu klik lanjut dan simpan.

5. Kirim permohonan
Untuk mengirim permohonan NPWP pribadi berikut urutannya:

- Tekan tombol minta token.
- Isi kode Captha
- Klik submit
- Kode token akan dikirim ke alamat email kamu.
- Isikan kode token di halaman ereg.pajak.go.id lalu klik tombol kirim.

Apabila dokumen yang disyaratkan ini telah diterima secara lengkap, nantinya Kantor Pajak Pratama (KPP) akan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat secara elektronik. Setelah itu kamu tinggal menunggu penerbitan kartu NPWP yang akan dikirimkan via pos. Jadi, pastikan alamat yang kamu cantumkan pada Formulir Pendaftaran Wajib Pajak adalah benar dan lengkap ya!


Sumber : Finance.detik

PT Rifan Financindo

Monday, August 15, 2022

Segini Modal Buka Toko Alfamart | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -  Siapa yang tak kenal Alfamart? salah satu minimarket terbesar di Indonesia. Alfamart menawarkan kerja sama kemitraan alias waralaba kepada seluruh masyarakat. Bagi anda yang pengin buka gerai Alfamart, langsung cek rinciannya berikut ini:

Alfamart memiliki 3 macam tipe kerjasama franchise. Yang pertama yaitu skema gerai baru dimana franchise mengajukan usulan lokasi untuk pembukaan gerai baru.

Skema kedua yaitu skema gerai baru - konversi dimana franchise mengajukan usulan lokasi yang masih berupa toko kelontong/minimarket untuk dikembangkan menjadi gerai Alfamart.

Lalu, skema ketiga adalah skema gerai take over, dimana franchise mengambil alih kepemilikan gerai milik Alfamart yang sudah berjalan.

Perlu diketahui, untuk membuka Alfamart dapat dilakukan oleh siapa saja selama memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

Berikut merupakan modal dan syarat untuk membuka franchise Alfamart.

Waralaba Alfamart
Membuka gerai Alfamart sendiri tersedia pilihan jenis gerai. Gerai-gerai yang ditawarkan untuk franchise tersebut berbeda-beda ukurannya. Tiap ukuran juga membutuhkan modal yang berbeda. Berikut rinciannya.

1. Tipe gerai 9 rak (30 m2): Rp 300 jt
2. Tipe gerai 18 rak (60 m2): Rp 350 jt
3. Tipe gerai 36 rak (80 m2): Rp 450 jt
4. Tipe gerai 45 rak (100 m2): Rp 500 jt

Modal buka Alfamart tersebut sudah mencakup:
- Franchise Fee sebesar 45 juta untuk 5 tahun
- Instalasi listrik
- Peralatan gerai dan air conditioner
- Cash register dan sistem informasi ritel
- Shop sign dan polesign
- Perizinan gerai
- Promosi dan persiapan pembukaan gerai

Catatan: nilai estimasi investasi tersebut di luar investasi properti dan dapat berubah sesuai dengan kondisi pada saat proses pembukaan gerai.

Waralaba Gerai Baru - Konversi
Program Konversi menawarkan kerjasama franchise kepada pemilik toko minimarket lokal/ kelontong/yang ingin mengembangkan usahanya.

Alfamart memberikan 2 (dua) kemudahan bagi para pemilik yang mengikuti program ini yaitu:

1. Pengakuan barang dagangan milik toko minimarket lokal/kelontong sebagai barang dagangan untuk stok pembukaan gerai franchise Alfamart.
2. Rak milik toko minimarket lokal/ kelontong/dapat digunakan dan diakui sebagai pengurang biaya investasi (*kriteria rak harus sesuai dengan standar rak gerai Alfamart).

Waralaba Gerai Take Over
Besar investasi untuk Gerai Take Over bervariasi mulai dari Rp 800 juta. Investasi tersebut mencakup :
- Franchise Fee sebesar 45 juta untuk 5 tahun
- Sewa lokasi untuk 5 tahun
- Peralatan gerai dan air conditioner
- Cash register dan sistem informasi ritel
- Shop sign dan polesign
- Perizinan gerai
- Goodwill

Besarnya investasi untuk Gerai Take Over tergantung pada harga sewa lokasi dan sales per harinya.
Dilansir dari waralaba Alfamart, berikut merupakan syarat untuk membuka franchise Alfamart:
- Memiliki minat di industri minimarket.
- Warga Negara Indonesia dengan Badan Usaha (CV, PT, Koperasi dan Yayasan).
- Sudah atau akan memiliki lokasi tempat usaha dengan luas area sales minimal 100 m2 (diluar gudang dan ruang administrasi). Total keseluruhan lahan ± 150 m2 s.d. 250 m2.
- Memenuhi persyaratan perijinan seperti Izin Tetangga, Izin Domisili, SIUP, TDP/ NIB, NPWP, NPPKP, STPW, IUTM (berbeda-beda setiap daerah).
- Bersedia mengikuti sistem dan prosedur yang berlaku di Alfamart.

Demikian informasi tentang modal yang dibutuhkan dan cara buka Alfamart.

Sumber : finance.detik

PT Rifan Financindo

Friday, August 12, 2022

Syarief Hasan soal Usul TNI Tugas di Kementerian: Khianati Reformasi | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo -  Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menyoroti wacana revisi UU Nomor 34 tahun 2004. Adapun revisi ini menyangkut tentang TNI yang membuka ruang penempatan pejabat militer aktif di berbagai institusi kementerian/lembaga maupun institusi sosial politik lainnya.

Syarief menilai wacana ini bertentangan dengan Reformasi TNI. Di samping itu, wacana ini disebut dapat mengulang kesalahan dan kegagalan fungsi pertahanan era orde baru.

"Wacana penempatan perwira aktif di berbagai jabatan sipil tentu langkah mundur bagi reformasi dan semangat profesionalisme TNI," ujar Syarief dalam keterangannya, Jumat (12/8/2022).

"Salah satu agenda dan amanat besar reformasi adalah menempatkan TNI sebagai alat utama sistem pertahanan. Membuka keran peran sosial politik TNI di institusi sipil sama saja dengan mengkhianati semangat reformasi. Bahkan ini akan membuat bias fungsi pertahanan yang diemban oleh militer, apalagi tantangan global dalam menghadapi perang teknologi, asimetri, dan siber semakin nyata," imbuhnya.


Baca juga:
Koalisi Masyarakat Sipil Kritik Ide Luhut: TNI di Kementerian Ancaman Demokrasi
Mengenai hal ini, politisi senior Partai Demokrat ini mengimbau agar peran dan fungsi TNI dipertajam/diperkuat. Sebab, ia menilai wacana ini kontraproduktif dan akan mengembalikan dwifungsi ABRI.

"Kita semua menyadari kedaulatan nasional kita acapkali terancam, kekayaan laut kita dijarah, tumpang tindih klaim wilayah NKRI oleh negara lain, serta kondisi alutsista yang masih tertinggal. Wacana pengembalian dwifungsi ABRI justru tidak sejalan dengan realitas yang kita hadapi," ungkapnya

"Saya kira yang terpenting penguatan fungsi pertahanan dalam menjaga kedaulatan NKRI. Energi militer haruslah difokuskan sepenuhnya di sana, jangan justru membuat bias menjadikan militer memerankan fungsi sosial politik," imbuh Syarief.

Anggota Komisi Pertahanan DPR RI ini pun menambahkan wacana revisi UU TNI merupakan hal yang tidak krusial dan tidak kontekstual. Mengingat ada isu strategis dan utama lainnya yang perlu didorong. Beberapa di antaranya yakin, pemenuhan kekuatan pokok minimum (minimum essential force), kesejahteraan prajurit, penegakan kedaulatan wilayah NKRI terutama di wilayah terdepan dan terluar, serta peningkatan kapasitas TNI dalam menghadapi perang asimetris.

"Saya mendukung segala bentuk penguatan fungsi pertahanan dalam kerangka menegakkan kedaulatan NKRI, tetapi bukan dengan cara mengembalikan peran militer dalam kehidupan sosial politik. Merevisi UU TNI dengan maksud menempatkan perwira aktif di institusi kementerian/ lembaga sipil adalah langkah mundur yang harus ditolak. Dan saya bersyukur mendengar bahwa Presiden Jokowi menolak usulan revisi UU No 34 tersebut," katanya.

Syarief menambahkan Kementerian Pertahanan memiliki banyak perwira dengan kapasitas dan integritas tinggi. Sayangnya, mereka memiliki ruang sempit sehingga tidak memiliki jabatan dan jenjang yang terbatas.

Menurutnya, persoalan ini perlu diselesaikan di internal TNI AD, namun bukan melalui wacana kebijakan yang justru mencederai semangat reformasi TNI AD.

"Apabila perwira TNI AD yang masih aktif tersebut ingin berkarier di jabatan sipil/politik, maka pilihannya adalah mundur terlebih dahulu sesuai dengan yang diatur oleh Undang Undang TNI No 34 tahun 2004, bukan dengan merevisi undang-undang tersebut," tutup Syarief.

Usulan Luhut
Sebelumnya, Luhut mengusulkan revisi UU TNI. Salah satu pasal yang diusulkan Luhut adalah penempatan TNI agar bisa bertugas di kementerian/lembaga.
"Sebenarnya saya sudah mengusulkan untuk perubahan UU TNI. UU TNI itu ada satu hal yang perlu sejak saya Menko Polhukam, bahwa TNI boleh ditugaskan di kementerian/lembaga atas permintaan dari institusi tersebut atas persetujuan Presiden," kata Luhut dalam acara Silaturahmi Nasional PPAD seperti ditayangkan di akun YouTube PPAD TNI, Jumat (5/8).

Luhut mengatakan aturan itu nantinya bakal membantu pengaturan tentang tugas perwira TNI. Dia berharap TNI AD bisa lebih efisien.


"Itu sebenarnya akan banyak membantu, tidak perlu banyak bintang-bintang yang tidak perlu di Angkatan Darat. Jadi Angkatan Darat bisa lebih efisien," ujar Luhut.

Luhut mencontohkan perwira TNI tak bisa ditugaskan di kementerian yang dipimpinnya. Menurut Luhut, baru anggota Polri yang bisa ditugaskan di sejumlah kementerian.

"Karena seperti di tempat saya, itu tidak bisa perwira aktif TNI yang masuk, yang bisa adalah Polri. Karena Polri bisa ada begitu, sama di perhubungan di mana-mana," ujar Luhut.

"Jadi saya berharap TNI dalam hal ini dengan Kemhan nanti kalau bisa supaya masukkan satu pasal ini kepada perubahan UU TNI sehingga sebenarnya TNI nanti bisa berperan lebih lugas lagi dan perwira TNI kan tidak semua harus jadi KSAD. Bisa saja tidak KSAD tapi dia kementerian seperti yang kita lihat teman-teman dari luar," sambung Luhut.

Respons Jokowi
Merespons hal tersebut, Presiden Jokowi menyatakan wacana tersebut tidak mendesak.

"Ya saya melihat, masih kebutuhannya saya lihat belum mendesak," kata Jokowi dalam keterangan pers di Sukoharjo seperti dalam video di akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (11/8).

Jokowi kembali menegaskan soal kebutuhan yang belum mendesak saat ditanya lagi mengenai usulan tersebut.

"Kebutuhannya sudah saya jawab, kebutuhannya kan saya lihat belum mendesak," ujar Jokowi.


Sumber : News.detik

PT Rifan Financindo