PT Rifan Financindo - Bupati Jember Faida dimakzulkan. Pemakzulan dilakukan saat DPRD Jember saat paripurna penyampaian Hak Menyatakan Pendapat (HMP). GP Ansor Jember menilai pemakzulan merupakan bagian dari kewenangan dewan dalam menjalankan fungsinya.
"Sepanjang telah melalui mekanisme ya nggak ada masalah. Kan masih ada mekanisme selanjutnya. Jadi ya ikuti saja prosesnya," kata Ketua GP Ansor Jember Ayub Junaidi, Jumat (24/7/2020).
Menurut Ayub, warga Jember selama ini telah menyalurkan aspirasinya melalui wakil-wakilnya yang ada di DPRD Jember. Oleh karena itu, GP Ansor tetap akan mengikuti apa yang sudah diputuskan oleh para wakil rakyat.
"Kita ya mengikuti saja apa yang disampaikan wakil kita yang duduk di DPRD Jember bagaimana prosesnya. Toh nantinya juga akan masih diuji di Mahkamah Agung (MA)," terang Ayub.
Yang paling penting, sambung Ayub, GP Ansor bersama masyarakat Jember cukup dewasa dalam menyikapi dinamika politik yang ada. Sehingga kondusivitas Jember tetap terjaga.
"Buktinya kemarin kan nggak ada apa-apa. Masyarakat Jember ini sudah pandai menilai kok. Mana yang benar dan mana yang salah," tukasnya.
Oleh karena itu, kata Ayub, tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan dengan kondusivitas Jember terkait adanya pemakzulan tersebut. Sebab hal ini juga bagian dari pendewasaan politik masyarakat.
"Bahwa ada pro dan kontra itu sudah biasa di alam demokrasi. Apalagi ini kan bukan Orde Baru. Kalau Orde Baru kan harus pro semua. Kalau kontra bisa hilang sampean," selorohnya.
"Jadi tentang pemakzulan ini ya ikuti saja lah prosesnya," tegas Ayub.
Sementara Mantan Bupati Jember MZA Djalal menilai pemakzulan merupakan puncak dari polemik yang ada di Jember. Dia menilai hal ini tak perlu terjadi jika pemerintah provinsi dan pusat melakukan langkah antisipasi jauh hari sebelumnya.
"Sebenarnya ini kan akumulasi dari persoalan yang muncul, mungkin sudah sejak 4 tahun lalu. Dan saya yakin pemerintah provinsi dan pusat tahu," kata MZA Djalal saat dikonfimasi detikcom.
Namun, sejauh ini ada kesan pemerintah provinsi dan pusat melakukan pembiaran. Sehinga persoalan menjadi terus membesar.
"Ya kan akhirnya seperti ini. Kan kasihan masyarakat Jember ini," tandasnya.
Demikian juga pengurus parpol di pusat yang menurut Djalal terkesan cuek dengan kondisi di DPRD Jember. Padahal pastinya pejabat parpol di pusat tahu persis dinamika yang terjadi di dewan.
"Anggota DPRD di Jember ini kan anak-anak mereka. Kan harusnya bisa turut merasakan begaimana kondisnya," ujar mantan bupati Jember dua periode itu.
"Jangan lupa, Jember ini kan bagian NKRI, jadi tolong, perhatikan kondisi kami yang ada di Jember ini," tandasnya.
Sumber: News.detik
PT Rifan Financindo
No comments:
Post a Comment