PDIP Vs PKS soal 'Lembaga Receh' Dibubarkan Jokowi | PT Rifan Financindo

PT Rifan Financindo  -   Eksistensi PKS sebagai oposisi kembali terlihat dengan mengkritik keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) membubarkan 18 lembaga. Sebagai pengusung utama Jokowi di Pilpres 2019, PDIP pun tidak tinggal diam.

PKS melancarkan kritik dengan menyebut 18 lembaga yang dibubarkan Jokowi tergolong receh. Partai berlambang bulan sabit kembar dan padi itu bahkan menyakini bahwa masyarakat kecewa akan keputusan Jokowi itu.

"Ekspektasi publik perubahan lebih fundamental, seperti merger kementerian hingga reshuffle. (Tapi) dapatnya receh. Wajar publik kecewa," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera kepada wartawan, Selasa (21/7/2020).

Mardani Ali Sera (Ari Saputra/detikcom)

PKS pun menyarankan soal peleburan lembaga. Setidaknya ada dua contoh yang dipaparkan Mardani.

Misalnya, Sekretariat Kabinet, Kementerian Sekretaris Negara, Kantor Staf Kepresidenan, dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) digabung menjadi Kantor Kepresidenan. Juga, Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta Badan Administrasi Kepegawaian Nasional, berada dalam satu naungan Kementerian Dalam Negeri.

"Tengahnya, 15-20 kementerian cukup," ucap Mardani.

Mardani menilai pembubaran 18 lembaga tersebut tidak cukup mewujudkan reformasi birokrasi. Anggota DPR RI itu mengibaratkan pembubaran 18 lembaga tersebut seperti obat biasa yang digunakan untuk menyembuhkan penyakit akut.

"Bab pembubaran lembaga yang sekarang tidak cukup kuat untuk mewujudkan reformasi birokrasi yang miskin struktur dan kaya fungsi. Pembubaran ini seperti Panadol untuk sakit akut reformasi birokrasi," sebut Mardani.

PDIP lantas tidak terima dengan kritik PKS. PDIP balik menyerang PKS dengan menyebut 'justru lembaga yang menurut PKS recehlah yang harus dibubarkan'.

"Justru karena lembaga dan komisi yang dianggap receh oleh Pak Mardani maka harus dibubarkan, bukan malah dipertahankan," ujar Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat kepada wartawan, Selasa (21/7).

Djarot menuturkan pembubaran belasan lembaga itu akan menjadi pertimbangan pemerintah dalam membentuk suatu lembaga. Jadi, sebut dia, tidak terjadi pemborosan anggaran serta tumpang-tindih tugas dan fungsi.

"Makanya, ke depan harus lebih hati-hati dan cermat untuk membikin lembaga dan komisi yang sebenarnya tidak perlu, agar tidak menambah gemuk birokrasi, memperpanjang mata rantai pengambilan keputusan, pemborosan anggaran, saling tumpang-tindih dan tidak efisien. Maka, (18 lembaga itu) sangat tepat untuk dibubarkan," terang Djarot.

Djarot Saiful Hidayat (Ari Saputra/detikcom)

Menurut Djarot, justru janggal bila pemerintah mempertahankan 18 lembaga tersebut. Sebab, sebut dia, itu akan memperberat kebutuhan anggaran.

"Justru aneh kalau pemerintah mempertahankan lembaga-lembaga dan komisi yang semakin menambah ruwet birokrasi dan memperberat beban anggaran," jelasnya.

Anggota DPR RI itu punya harapan khusus untuk Mardani. Djarot berharap Mardani bisa berpikir objektif.

"Semoga ke depan beliau bisa berpikir lebih jernih, objektif, dan tidak asal beda," ujar Djarot.

Sumber:news.detik

PT Rifan Financindo