PT Rifan Financindo - Pemerintahan kabinet kerja semakin serius memindahkan ibu kota negara dari DKI Jakarta ke luar Pulau Jawa. Pemerintah telah memutuskan memilih Kalimantan sebagai calon ibu kota.
Ada dua provinsi, yaitu Kalimantan Timur (Kaltim) dan Kalimantan Tengah (Kalteng). Keputusan tersebut akan diambil Presiden Jokowi pada tahun ini.
Pemerintah memperkirakan dana yang dibutuhkan untuk membangun ibu kota baru mencapai Rp 466 triliun. Kebutuhan tersebut untuk menyediakan fungsi utama ibu kota seperti gedung pemerintahan, hingga pengadaan lahan.
Adapun, proses pemindahan ibu kota negara pada tahun 2019 sebagai keputusan, tahun 2020 sebagai proses perencanaan, tahun 2021-2023 proses pembangunan, dan tahun 2024 mulai memindahkan pusat pemerintahan.
Pemerintah saat ini memutuskan untuk menyelesaikan kajian wilayah untuk menuju pengambilan keputusan. Pemerintah bahkan akan belajar dari negara-negara sahabat yang berhasil memindahkan ibu kota negaranya.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan Indonesia akan belajar dari negara-negara yang sudah berhasil merealisasikan wacana tersebut.
Bambang mengatakan, beberapa negara sahabat yang berhasil memindahkan ibu kotanya adalah, Brasil, Malaysia, Korea Selatan, Kazakhstan, Australia, Nigeria, hingga Pakistan. Lalu apa yang akan dipelajari oleh Indonesia?
"Ya itu tadi, Brasil itu contoh mendesain kotanya, bagaimana kemudian proses pemindahannya," kata Bambang di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Pemerintah juga akan mempelajari lebih lanjut mengenai hal negatif yang dialami negara-negara yang sudah lebih dulu memindahkan ibu kota negaranya.
"Pasti ada positif dan negatifnya. Nah itu yang kita pelajari. Yang positifnya kita ambil, yang negatifnya kita hindari," ujar dia.
Pemerintah berencana menggunakan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dalam memuluskan rencana pemindahan ibu kota. Jika berhasil, Indonesia bisa menjadi negara yang pertama yang menerapkan skema tersebut dalam sejarah pemindahan ibu kota suatu negara.
"Kalau nggak salah Malaysia (menggunakan KPBU pertama), tapi mungkin kalau dikatakan pertama bisa lah, toh namanya PPP juga relatif baru," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro di Kantor Bappenas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).
Bambang mengungkapkan, banyak negara yang berhasil memindahkan ibu kota negara, termasuk Brasil, Malaysia, Australia, hingga Pakistan. Hanya saja, pemindahan ibu kota yang dilakukan Brasil telah berlangsung lama, yakni pada 60 tahun yang lalu saat memindahkan pusat pemerintahan dari Rio De Janeiro ke Brasilia.
Bambang berharap, dengan adanya skema KPBU setiap pembangunan infrastruktur dasar maupun berat tidak lagi bergantung pada APBN.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan ibu kota negara yang baru nantinya akan memiliki jaringan gas (jargas) dan sistem air minum yang lebih baik.
Hal itu dilakukan, kata Bambang agar tidak mengulang kesalahan-kesalahan pembangunan kota baru yang telah terjadi di Indonesia.
Mantan Menteri Keuangan ini menceritakan, ibu kota negara yang baru juga akan dibangun dengan konsep hijau. Berdasarkan kajian Bappenas, dari kedua provinsi itu yang paling berpotensi adalah Kaltim dilihat dari plus minus semua sektor. Namun hal itu belum diputuskan.
"Lalu air, kita tidak ingin rumah ada sumurnya, tapi langsung ke-connect oleh pipa PDAM dan orang bisa menikmati yang berkualitas dan tidak merusak lingkungan," jelas dia.
Begitu pula dengan pembangkit listriknya, Bambang mengungkapkan nantinya akan memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT) dan tidak lagi menggunakan energi fosil.
Sumber:
PT Rifan Financindo
No comments:
Post a Comment