Kronologi RI Mau Impor Beras dari India Namun Batal

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengungkap rencana Indonesia yang mau impor beras dari India sebanyak 1 juta ton sementara ini batal. Hal ini karena India tengah menyetop ekspor berasnya.
Zulhas mengatakan hal tersebut usai melakukan rapat dengan Komisi VI DPR RI, di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (4/9/2023). "Oh nggak (nggak jadi impor dari India). India lagi melarang ekspor berasnya," ungkapnya.

Bagaimana awal mula Indonesia mau impor beras dari India 1 juta ton?

Mulanya informasi ini juga disampaikan langsung oleh Zulhas pada 16 Juni 2023. Rencana impor itu dilakukan sebagai antisipasi pasokan di tengah ancaman el nino.

"Beras kita menang harus ambil (impor) walaupun kadang-kadang enggak populer ya, tapi kita harus ambil inisiatif karena nanti kalau El Nino berat keadaannya kita enggak boleh bertaruh beras kurang kan," kata Zulhas, Kamis (16/6/2023) lalu.

Dia menyebutkan pihaknya sudah MoU dengan India, jadi sewaktu-waktu Indonesia bisa membeli beras tersebut.

"Tapi harga sudah diikat sudah G2G antara pemerintah dengan pemerintah, kita sudah pesan 1 juta (ton)," tambahnya.

Pada awalnya Zulhas mengatakan impor tersebut di luar penugasan Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog. Namun informasi itu berganti bahwa impor tersebut akan masuk dalam penugasan Perum Bulog.

"Itu bagian dari itu (dari penugasan 2 juta ton), kalau dengan India itu kan MoU saja, artinya kerja sama G to G (government to government) kalau pemerintah memerlukan yang tadi sudah diputuskan, kapan diperlukan, apa kata Bulog," jelasnya dalam Economic Update 2023 di YouTube CNBC Indonesia, Selasa (11/7/2023).

Tak lama beberapa waktu berselang, muncullah informasi bahwa India akan menyetop ekspor beras untuk mengamankan pasokan dalam negeri. Informasi ini akhirnya direalisasikan oleh India atau resmi setop ekspor beras pada 20 Juli 2023 kemarin.

Kebijakan ini diprediksi akan mempengaruhi lonjakan inflasi pangan global. Informasi ini sebagaimana dikutip dari Reuters.

Larangan ekspor beras non basmati itu dilakukan karena harga di dalam India sendiri tengah meningkat. Selama sebulan kenaikannya mencapai 3% dan setahun sudah naik 11,5%. Lonjakan ini juga disebabkan karena produksi beras di India terhambat karena cuaca buruk.

Kemudian Kementerian Perdagangan akhirnya angkat bicara soal nasib kesepakatan importasi 1 juta ton beras itu. Mulanya keterangan disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso yang mengatakan, pembicaraan Indonesia mau mengimpor beras dari India sudah terjadi sejak lama.

Kemudian, adanya kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MoU) juga terjadi sebelum India memutuskan melarang ekspor berasnya.

"Sebenarnya kemarin kita sudah final tinggal tanda-tangan. Kita kan mau ada MoU khusus impor dari India," ujar Budi ditemui di Hotel Pullman Central Park, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Namun, Budi mengatakan sejak adanya kebijakan penyetopan ekspor beras oleh India, pemerintah Indonesia belum mendapatkan keputusan dari negara tersebut. Jadi, belum ada kepastian apakah impor tersebut berlanjut apa tidak.

Kemudian terkait tanda tanya apakah impor tersebut jadi apa tidak, terjawablah dari keterangan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan usai melakukan rapat dengan Komisi VI DPR RI 4 September 2023.

Pria yang akrab disapa Zulhas itu mengatakan India menyetop ekspor berasnya untuk menjaga pasokan dan harga dalam negerinya. Apalagi menurut Zulhas harga pangan di negara tersebut tengah melonjak dan mengakibatkan inflasi India juga tinggi.

"India itu mau pemilu, India itu inflasinya 8% segala cara terkait pangan dilarang ekspor, agar harganya turun dan inflasinya terkendali. Musuh pemerintahan saat ini itu inflasi," ungkapnya.

Meski demikian, Zulhas mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) Indonesia aman untuk menjaga pasokan. Berdasarkan informasi yang dimiliki, CBP saat ini 1,6 juta ton. Hal ini dikatakan dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI.

"Beras kita cukup kita punya 1,6 juta (ton) agar nggak tidak usah panik kita beras cukup ada 1,6 juta. Tahun lalu 500 ribu, sekarang 1,6 juta mungkin masuk lagi 400 ribu," ujarnya.

Sumber : finance.detik