PT Rifan Financindo - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan pembangunan ibu kota negara (IKN) baru bakal tetap mendapatkan suntikan dana dari APBN.
Dia menjelaskan urusan pendanaan ibu kota baru akan mengikuti aturan dalam UU Keuangan Negara no 17 tahun 2003 dan UU Perbendaharaan Negara no 1 tahun 2004.Dengan begitu pimpinan Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Baru atau otorita adalah pengguna anggaran dan barang atau kuasa pengguna anggaran dan barang dari pemerintah.
"Maka jelas posisinya, partnernya dalam penyusunannya itu adalah DPR. Jadi pembahasan akan mengikuti siklus di APBN," ungkap Suharso dalam rapat Pansus IKN DPR, Kamis (13/1/2022).
Dia melanjutkan apabila ada pendanaan dan pembiayaan ke depan dalam rangka pembangunan IKN maka akan menjadi bagian dari pembahasan APBN juga.
Nah untuk saat ini beberapa rencana pembangunan berikut dengan pendanaannya ada yang masih dititipkan di beberapa Kementerian-Lembaga terkait.
"Maka apabila ada pendanaan dan pembiayaan ke depan dan seterusnya maka artinya akan menjadi bagian dari pembahasan APBN. Sementara ini ada yang dititipkan ke KL sampai batas waktu tertentu di bawah koordinasi otorita. Itu yang kita coba rumuskan," ujar Suharso.
Menurut Suharso akan ada juga beberapa skema pembiayaan lainnya yang bakal dibuka. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan jaminan agar pembangunan IKN tidak berhenti karena masalah pendanaan.
"Itu lah kenapa dibuka bukan hanya APBN, maka ada banyak skema pembiayaan.Bukan cuma anggaran saja yang penting, tapi skema pembiayaannya ada," ungkap Suharso.
Yang jelas Suharso menjamin, APBN bakal siap memberikan jaminan pembiayaan bagi IKN dalam skema jangka panjang.
"Kami berikan jaminan terbuka bahwa APBN bisa biayai pembangunan IKN baru dengan skema jangka panjang," ujar Suharso.
Sumber :
PT Rifan Financindo
No comments:
Post a Comment